logo

Sertifikat Laik Fungsi Diterbitkan Swasta, Pengurusan Sering Bebani Pelaku Usaha: Biaya Mahal Hingga Waktu Lama

31 Juli 2025 Berita,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo menggelar forum konsultasi publik (FKP) di Mall Pelayanan Publik (MPP), Kamis (31/7). Forum ini jadi wadah menyampaikan aspirasi, evaluasi kinerja, serta masukan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan. Dihadiri penyelenggara layanan publik dan penerima layanan.

Kepala DPMPTSP Sukoharjo Djoko Poernomo menjelaskan, FKP bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terutama di sektor perizinan.

“Forum ini kami selenggarakan untuk menjaring masukan dari para stakeholder yang turut berperan di MPP. Kami mengundang pelaku usaha, termasuk asosiasi profesi seperti dokter, bidan, perawat, media massa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM),” kata Djoko.

Dalam forum tersebut, DPMPTSP memaparkan capaian kinerja, prestasi, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi selama penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu isu yang paling sering muncul, yakni keluhan terkait proses pengurusan sertifikat laik fungsi (SLF).

“Keluhan tentang SLF ini cukup menonjol. Padahal SLF merupakan salah satu perizinan dasar yang harus dimiliki pelaku usaha, setelah memperoleh PBG (persetujuan bangunan gedung),” imbuhnya.

Masalah saat pengurusan muncul karena SLF tidak dikeluarkan instansi pemerintah, melainkan oleh konsultan swasta. Dampaknya, standar biaya dan waktu pengerjaannya tidak diatur pemerintah. Alhasil kondisi ini sering memberatkan para pelaku usaha.

“Tarif dan waktunya tergantung masing-masing konsultan. Kami memang tidak menangani langsung penerbitan SLF, tetapi tetap menampung setiap masukan dan meneruskannya ke instansi atau bahkan pemerintah pusat. Ini sudah beberapa kali kami sampaikan,” beber Djoko.

Sementara itu, forum berlangsung dinamis. Diskusi mencakup berbagai aspek layanan publik. Bahkan peserta aktif memberikan pertanyaan maupun usulan.

Kegiatan ditutup penandatanganan berita acara FKP oleh sejumlah perwakilan instansi dan elemen masyarakat. mulai dari kepala DPMPTSP, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdikcapil), ketua HIPMI Sukoharjo; ketua LPPM UIN Raden Mas Said, perwakilan LSM, hingga General Manager (GM) Jawa Pos Radar Solo Andi Aris.

Sumber : radarsolo.jawapos.com